Pasartani.info – Pemerintah memastikan upaya stabilisasi harga beras tetap berlanjut pada awal tahun 2026. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 resmi diperpanjang hingga 31 Januari 2026.
Kebijakan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional,” kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Sarwo menjelaskan bahwa kebijakan perpanjangan distribusi SPHP beras ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk merespons dinamika harga pangan setelah pergantian tahun. Selain itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh akses beras berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia memaparkan bahwa skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA merupakan rekening bendahara umum negara yang digunakan untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas hingga akhir tahun anggaran, dengan kesempatan penyelesaian melewati batas tahun berjalan. Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan program SPHP beras 2025 tetap dapat dilanjutkan secara legal dan akuntabel.
Bapanas menegaskan bahwa SPHP beras tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di tingkat nasional. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan telah diinformasikan mengenai perpanjangan program ini, mulai dari Perum Bulog, pemerintah pusat dan daerah, hingga Satgas Pangan Polri.
“Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin,” ujar Sarwo.
Ia menambahkan bahwa perpanjangan ini sejalan dengan arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar harga beras tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat luas.
“Dengan adanya beras SPHP ini masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula,” tambah Sarwo.
Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan tersebut juga didukung oleh ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di Perum Bulog, dengan jumlah mencapai sekitar 3,25 juta ton pada akhir 2025. Kondisi ini dinilai memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur.
Penyaluran SPHP beras dilakukan melalui berbagai jalur distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah. Beragam kanal ini dimaksudkan untuk menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen sekaligus memastikan distribusi merata.
Sementara itu, untuk pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Meski demikian, target penyaluran SPHP beras 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.
Di sisi lain, skema RPATA juga telah diterapkan dalam perpanjangan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025. Per 9 Januari 2026, Bulog tercatat telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), setara dengan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional berada dalam kondisi aman dan tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga di atas ketentuan.
“Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih (pertengahan 2025) dan akhir tahun 3,2 juta ton,” kata Amran.
