Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, mengungkapkan pentingnya ketersediaan dan distribusi pupuk subsidi untuk mendukung produktivitas pertanian dalam negeri.
“Kami sudah melakukan kunjungan ke berbagai kabupaten dan kota hingga tingkat kecamatan. Para petani sebenarnya tidak mempermasalahkan harga pupuk, yang penting pupuk tersedia saat mereka membutuhkannya,” ujar Sarwo di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (19/07).
Sarwo menyampaikan pandangannya tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional’.
Ia juga menyambut baik inisiatif dari PT Pupuk Indonesia untuk mendirikan lebih dari 26 ribu kios pupuk di seluruh Indonesia.
“Harapan kami, kios pupuk ini dapat menjadi solusi untuk ketersediaan pupuk. Artinya, ketika pupuk subsidi terbatas, kios-kios tersebut harus menyediakan pupuk nonsubsidi,” jelas Sarwo.
Menurutnya, petani pasti akan tetap membeli pupuk nonsubsidi jika tersedia di kios-kios tersebut.
Namun, harapan utama adalah agar pupuk subsidi dapat menjangkau petani sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan indeks pertanaman (IP).
Sarwo juga menekankan pentingnya data yang valid untuk penerima pupuk subsidi. PT Pupuk Indonesia mencatat total kios pupuk secara nasional mencapai 27.031, dengan 27.115 di antaranya telah melakukan login dan 25.140 kios aktif bertransaksi per 17 Juli 2024.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani akan tetap berlanjut, meskipun kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis di Juli 2024.
“Komitmen kami bersama pemerintah adalah untuk terus menyalurkan pupuk sambil menyelesaikan proses anggarannya,” ungkap Rahmad.
Ia menambahkan bahwa pupuk berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan kontribusi mencapai 62 persen.
Penggunaan pupuk yang tepat juga dapat mengoptimalkan kualitas tanah dan hasil panen, mendukung kemandirian pangan nasional terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan fenomena El Nino.
Pupuk Indonesia mendapat mandat dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton atau senilai Rp54 triliun pada tahun 2024.
Namun, dari jumlah tersebut, kontrak pertama yang telah dijalankan baru mencakup 4,7 juta ton dengan nilai Rp26,7 triliun dan akan habis di bulan Juli ini.
Rahmad mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan situasi ini kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Pupuk Indonesia tengah menggarap administrasi untuk kontrak lanjutan.
Meskipun kontrak lanjutan belum ditandatangani, Rahmad menegaskan bahwa Pupuk Indonesia, sebagai BUMN, tidak akan membiarkan petani kesulitan mendapatkan pupuk. Penyaluran akan terus berlanjut sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Baca Juga: Kemendagri Beri Perhatian Khusus Terkait Ketersediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani
