Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 4.532 ton untuk Provinsi Papua Barat.
Pengalokasian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayah tersebut.
Dalam surat resmi Menteri Pertanian nomor B-51/SR.210/M/03/2024, tertanggal 27 Maret 2024, yang dikirim kepada seluruh gubernur di Indonesia, alokasi pupuk tersebut terinci sebagai berikut: 1.839 ton pupuk Urea, 2.692 ton pupuk NPK, dan 1 ton pupuk NPK-FK.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memastikan distribusi pupuk yang merata di seluruh Indonesia.
“Pengiriman kebutuhan masing-masing kabupaten telah kami infokan, sehingga pembagian pupuk bisa berjalan lancar,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat, Agustinus Warbaal, dalam pernyataannya di Manokwari dikutip dari Antara, Selasa (09/04).
Setelah libur Lebaran 1445 Hijriah, dilangsungkan rapat koordinasi teknis antara pihak Kementan dan tujuh kabupaten di Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
Dalam rapat tersebut, setiap kabupaten diminta untuk menyampaikan data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) 2024 melalui aplikasi e-RDKK.
Agustinus juga menjelaskan bahwa data penerima pupuk subsidi harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu petani yang mengusahakan lahan sawah dengan kadar bahan organik kurang dari 2 persen.
Papua Barat sebelumnya hanya mendapatkan 1.076 ton pupuk urea dan 1.259 ton pupuk NPK, namun Kementerian Pertanian menambah kuota kedua jenis pupuk tersebut pada tahun 2024.
Menurut Agustinus, penambahan kuota pupuk bersubsidi ini akan berdampak positif terhadap hasil panen komoditas pangan seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, tebu, kopi, dan kakao.
“Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) menambah kuota pupuk 100 persen secara nasional. Petani sangat berterima kasih, karena sangat membantu petani,” ujarnya.
Dalam surat Menteri Pertanian juga tercantum bahwa volume pupuk bersubsidi 2024 secara nasional mencapai 9,55 juta ton, termasuk pupuk organik untuk sembilan jenis komoditas pangan.
Pengalokasian pupuk organik mengacu pada rekomendasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) untuk lahan dengan kandungan C-organik kurang dari 2 persen.
Langkah Kementan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi petani di Papua Barat untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Gagal Panen Mengintai Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Jawa Tengah Akibat Banjir
